Presiden atau gubernur atau walikota/bupati dikuasai oleh siapa?
Seharusnya oleh konstitusi dan hukum.
Faktanya? Dikuasai oleh negosiasi kekuasaan/kepentingan partai dan patron.
Nah kita sebagai rakyat menguasai siapa dan apa?
Atau hanya untuk dikuasai atau hanya jadi komoditas disetiap perhelatan lima tahunan?
Atau cukup nerimo jadi pelayan penguasa.
Bukan penguasa yang jadi pelayan rakyat dan konstitusi.
Entah ada apa tidak?
(Kang Marbawi, 130724)