"Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor," jelasnya.
Dengan begitu, pihaknya melakukan analisis serta koreksi mutu pendidikan secara komprehensif agar terbentuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan pendidikan, termasuk tenaga pendidik di Jakarta.
BACA JUGA:Cara Cek Pengumuman Penmaba UNJ 2024 Jalur UTBK Hari ini 16 Juli Pukul 19.00 WIB
"Kami optimis para orangtua/wali murid dapat mendukung atas upaya yang kami lakukan dengan perbaikan mutu pendidikan ini. Agar kedepan para murid dapat meraih harapan dan cita-cita kita semua," tutup Budi.
Sebelumnya, Ketua Tim Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengungkapkan bahwa ratusan guru honorer di Jakarta mengalami putus kontrak mendadak akibat kebijakan cleansing ini.
Hal ini bermula pada 5 Juli 2024 lalu, di mana guru honorer, termasuk anggota P2G mendapatkan pesan WhatsApp dari kepala sekolah bahwa sekolah tersebut sudah tidak menerima honorer lagi.
"Dia dibilang sudah tidak bisa mengajar lagi di hari pertama tahun ajaran baru tersebut," ungkap Iman kepada wartawan, Selasa, 16 Juli 2024.
Selain itu, mereka juga diminta untuk mengisi formulir cleansing guru honorer sehingga tidak dapat mengajar lagi.
BACA JUGA:Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil Jalur Mandiri UNP 2024 Hari ini 15 Juli
BACA JUGA:KRI Dewa Ruci Tiba di Jakarta, Fokus Berlayar ke 7 Titik Jalur Rempah
“Kepala sekolah mengirimkan formulir Cleansing Guru Honorer kepada para guru honorer agar mereka isi,” ungkap Iman.
Menurut data laporan yang diterimanya, sebanyak 107 guru di seluruh Jakarta, baik dari jenjang SD, SMP, serta SMA terdampak cleansing ini.
Meski telah di-cleansing, sebagian guru honorer masih mengajar karena membutuhkan tenaga mereka.
"Artinya kalau cleansing ini tuntas terjadi, berarti pekerjaan mereka lakukan sekarang ini mengajar, itu gak dihitung," tandasnya.