JAKARTA, DISWAY.ID -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan BPKH Tahun 2023, yang pengelolaannya dinilai kredibel.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, ini adalah keenam yang merupakan kebanggaan tersendiri bagi BPKH.
"Ini merupakan opini BPK yang keenam secara berturut-turut sejak laporan tahunan BPKH terbit di tahun 2018. Tentu saja ini merupakan kerja keras dari seluruh BPKH yang turut mendukung tercapainya penyusunan keuangan BPKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Fadlul di Hotel Hermitage, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Juli 2024.
BACA JUGA: Dukung Program ESDM, KAI Uji Coba B40 di KA Bogowonto
BACA JUGA:Cara Unik BRI Peringati Hari Anak Nasional, Ajak Anak SD Belajar Tanam Hidroponik
Fadlul juga mengatakan bahwa pihak BPKH akan terus bekerja keras meskipun mereka sudah mendapatkan opini WTP dari BPK ini.
Menurut Fadlul, BPKH akan berusaha keras untuk terus menjaga opini ini untuk laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
"BPKH selalu beruntung karena bisa selalu bekerja sama dengan BPK dalam menjaga dana haji, yang mana merupakan dana umat Islam di seluruh Indonesia," kata Fadlul.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf juga menyampaikan dengan lengkap laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Realisasi Anggaran.
Dilansir dari data tersebut, posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan bulan Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 166,74 triliun dibanding tahun 2022 sebesar Rp 166,54 triliun, terdiri dari Rp 162,88 triliun alokasi biaya penyelenggaraan Ibadah haji dan Rp 3,86 triliun Dana Abadi Umat.
BACA JUGA:Maira Cookies, UMKM Sukses Asal Bandung Berkat Program BRIncubator, Omsetnya Ratusan Juta Rupiah
BACA JUGA:Pertamina Salurkan 95 Ribu KL Avtur Selama Penerbangan Musim Haji
Sedang dari sisi nilai manfaat, BPKH telah membukukan nilai manfaat sebesar Rp 10,93 triliun di tahun 2023.
Nilai tersebut telah melampaui nilai manfaat yang di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 10,13 triliun dengan capaian 7,90 persen.
Nilai manfaat ini akan digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi virtual account untuk jemaah tunggu.