Reformasi ini bisa dimulai dengan memperkuat pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan integritas.
Calon-calon hakim harus dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keadilan yang sejati, dan dilatih untuk selalu berpihak pada kebenaran.
Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap kinerja hakim harus diperkuat, untuk memastikan bahwa setiap hakim menjalankan tugasnya dengan baik.
Ketidakadilan struktural dalam sistem hukum sering kali menjadi penyebab utama ketidakadilan yang dialami masyarakat.
BACA JUGA: Padu Padankan Obat Tradisional dan Modern, Amankah?
Sistem hukum yang cenderung memihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan menciptakan ketimpangan dalam akses keadilan.
Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengakhiri ketidakadilan struktural ini.
Salah satu cara untuk mengakhiri ketidakadilan struktural adalah dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum.
Bantuan hukum yang mampu dapat membantu mereka yang tidak mampu untuk tetap mendapatkan keadilan.
Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menyediakan layanan bantuan hukum yang berkualitas dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
BACA JUGA: Padu Padankan Obat Tradisional dan Modern, Amankah?
Keadaban hukum harus dikembalikan agar hukum dapat berfungsi sebagai penegak keadilan yang sejati.
Keputusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur oleh Hakim PN Surabaya adalah cerminan dari runtuhnya kewibawaan hukum di mata publik.
Masyarakat harus bersuara dan melawan segala bentuk ketidakadilan, untuk memastikan bahwa hukum berlaku adil bagi semua.
Hakim harus memiliki integritas dan hati nurani yang kuat, serta bebas dari tekanan politik dan kapital. Dengan demikian, keadilan yang sejati dapat ditegakkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat ditegakkan,” katanya lagi.(*)
*) Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo