Di samping itu, lanjut Ubaid, jika program makan siang dipaksa untuk diimplementasikan, jelas akan menambah beban anggaran.
Sejalan dengan itu, akses dan kualitas pendidikan di Indonesia masih terpuruk.
BACA JUGA:15 Wilayah Indonesia yang Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem Hari Ini, Jumat 9 Agustus 2024
BACA JUGA:Pemprov Sultra Terima Penghargaan Universal Health Coverage UHC Award 2024
Diungkapkannya, data BPS 2023 mencatat rata-rata lama sekolah nasional masih 8,7 tahun yang berarti tidak tamat SMP.
Sedangkan kualitas berdasarkan skor PISA 2022, kemampuan literasi-numerasi pelajar Indonesia di bawah standar minimum rata-rata dunia dan menjadi salah satu negara dengan skor terendah.
“Artinya, SDM Indonesia sudah sangat ketinggalan dari negara-negara luar, bahkan kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Apakah ini bisa diselesaikan dengan makan siang? Jelas tidak,” pungkas Ubaid.
Problematika terakhir adalah guru honorer yang masih belum sejahtera.
Gaji guru honorer yang masih jauh di bawah UMR dan statusnya yang tidak diakui negara membuat nasib mereka terkatung-katung.
BACA JUGA:Cita-cita Calon Paskibraka Pusat Asal Papua Barat Daya Seusai Bertugas di IKN
BACA JUGA:Empat Tahun Implementasi Akhlak, Telkom Indonesia Gelar CAMG – Awarding 2024
"Mereka hanya menelan janji-janji manis pemerintah yang datang silih berganti. Tapi, nasibnya hingga kini, tak juga menemukan titik terang," tandasnya.
Menurutnya, permasalahan-permasalahan tersebut jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan dan diberikan porsi anggaran dibandigkan makan bergizi gratis yang potensial buang-buang anggaran dan rawan dikorupsi.