Program Makan Bergizi Gratis di Mata Pengamat: Akan Hadapi Banyak Tantangan

Program Makan Bergizi Gratis di Mata Pengamat: Akan Hadapi Banyak Tantangan

Program Makan Bergizi Gratis di Mata Pengamat: Akan Hadapi Banyak Tantangan-dok Disway-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. 

Direktur Kebijakan Publik CELIOS Wahyudi Askar menyebut program ini, yang menjadi salah satu janji politik utama dalam kampanye mereka, dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. 

BACA JUGA:Cara Daftar Mitra Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional: 4 Syarat Utama

BACA JUGA:Badan Gizi Nasional Ajak Masyarakat Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis, Ini Syaratnya

Namun, meskipun anggaran besar telah dialokasikan, pelaksanaan program ini masih menghadapi banyak tantangan.

"Saat ini, pemerintah sedang menjalankan uji coba untuk menentukan model implementasi yang paling efektif. Namun, tampaknya masih ada kebingungan dalam menetapkan strategi yang tepat," katanya Rabu 1 Januari 2025.

"Ketergesaan dalam pelaksanaan tanpa kajian mendalam berpotensi membuang sumber daya yang sudah terbatas. Selain itu, meniru mentah-mentah program serupa dari negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi lokal Indonesia bisa menjadi jebakan besar," tambahnya.

BACA JUGA:Viral Penipuan Atas Nama Program Makan Bergizi Gratis, BGN: Laporkan ke Polisi

BACA JUGA:Viral Pungli Kotak Makan Bergizi Gratis, Wamendikdasmen Ingatkan ini

Indonesia kata Wahyudi, memiliki tantangan unik, mulai dari wilayah geografis yang luas, infrastruktur yang belum merata, hingga ruang fiskal yang terbatas. 

Jika program ini tidak dirancang dengan hati-hati, risiko kegagalan implementasi sangat tinggi.

Berbagai pihak mengajukan kritik terhadap efektivitas dan keberlanjutan program MBG kata Wahyudi.

"Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi ketidakefisienan anggaran akibat distribusi rantai pasok yang terlalu panjang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan distribusi, kualitas makanan yang dipertanyakan, serta penghambatan keberlanjutan program," terangnya.

BACA JUGA:Bantah Libatkan Ormas pada Program Makan Bergizi Gratis, BGN Minta Masyarakat Lebih Kritis

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads