JAKARTA, DISWAY.ID - Politikus PDIP, I Wayan Sudirta menyesalkan Presiden Joko Widodo tidak menyinggung utang luar negeri yang membengkak.
Pidato Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI dinilai terlalu irit.
Padahal menurut Wayan, utang membengkak di era pemerintahan Jokowi.
Selain itu, ia menilai pidato tersebut sangat singkat dan tidak lugas.
"Saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu los tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM. SDA," kata I Wayan Sudirta saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jumat, 16 Agustus 2024.
BACA JUGA:Jokowi Minta Maaf di Sidang Tahunan MPR, Habiburokhman: Sikap Negarawan Sejati
Bahkan, kata Wayan, masalah hukum pun yang disinggung hanya masalah normatif seperti komisi yudisial (KY). Dia melihat Jokowi tidak membahas produk hukum yang sempat menjadi polemik seperti UU KUHP hingga Omnibus Law.
"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus law. Tapi sekali lagi penjelasannya tidak memadai," tegas dia.
BACA JUGA:Jokowi Sebut Pemerintahannya Bangun 366 Ribu KM Jalan Desa dan 2.700 KM Jalan Tol Baru
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP itu mengatakan pihaknya berharap mendapat pemahaman bagaimana persatuan dan demokrasi ke depannya terus terjaga. Namun, menurutnya, pidato Jokowi tidak banyak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.
"Paling tidak kita berharap kalau pun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," ujar dia.
BACA JUGA:Bersyukur Punya KUHP Baru, Jokowi: Ini Upaya Modernisasi Hukum Indonesia
"Oleh karena itu, mari kita bersama-sama setelah pidato pak Jokowi ini, kita beri masukan. Karena demi persatuan kita, demi kebaikan kita bersama. Rasanya masukan yang lebih detail walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat. Paling tidak pres Jokowi dapat lebih menekankan pada persatuan, demokrasi, hak-hak rakyat," imbuh Wayan.