JAKARA, DISWAY.ID-- Anggaran Kementerian Perhubungan dipangkas dalam APBN tahun 2025 akan menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi yang mestinya harus dilanjutkan.
Hal tersebut membuat Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno kecewa.
Ia menyebut, tiap tahun, sejak 2020, anggaran Kementerian Perhubungan berkisar Rp 30 triliun.
BACA JUGA:Milestone Sejarah Inklusi Keuangan di Indonesia, Jumlah AgenBRILink Tembus 1 Juta
Kemenhub mendapat anggaran Rp 34,7 triliun pada 2020.
Sempat menurun pada tahun-tahun berikutnya, pada 2024 Pagunya meningkat menjadi Rp 38,9 triliun.
Ini sesuai laporan pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I-2024.
Namun lanjut Djoko, pada Rancangan APBN 2025, sesuai Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2025), Pagu anggaran Kemenhub menyusut menjadi Rp 24,8 triliun.
Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan itu membuat pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Pagu anggaran Rp 24,8 triliun dinilai sangat kurang," katanya kepada Disway Jumat 23 Agustus 2024.
Ia menambahkan, Kemenhub mengalami degradasi karena semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa.
Tidak ada transportasi umum dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan penghasil tambang (mineral).
BACA JUGA:Gerindra Hormati Sikap Beragam Parpol KIM Plus Pasca Pembatalan RUU Pilkada
"Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja, tidak dipikirkan kesejahteraan warganya," terangnya.
Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha kata Djoko hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama.