"Untuk mendapatkan perempuan calon dari jalur perseorangan. Makanya jarang sekali di pilkada kita itu ada perempuan calon dari perseorangan. Karena syaratnya sangat berat."
"Yang ketiga adalah demokratisasi diinternal partai politik itu belum efektif. Demokrasi internalnya belum sepenuhnya jalan. Apalagi ada hak veto atau hegemoni DPP dalam pemberian rekomendasi pencalonan. Sekarang ini wajib ada rekomendasi DPP untuk pengusulan calon. Tidak ada rekomendasi DPP (artinya) tidak bisa mencalonkan. Dan ini menghambat perempuan," lanjutnya.
BACA JUGA:Ramai Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila, Begini Cara Lapor ke Komnas Perempuan dan KemenPPPA
BACA JUGA:Tanggapi Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila, KemenPPPA: Korban Harus Berani Bersuara
Skema ini lantas mempersulit perempuan karena perlunya lobi politik dan terlalu birokratis serta elit sentris.
Hal ini juga sejalan dengan politik yang bersifat transaksional sehingga membutuhkan biaya tinggi.
"Dan yang terakhir masih adanya diskriminasi akibat konstruksi sosial dan budaya yang eksploitatif, menyulitkan perempuan untuk memenangi kompetisi. Jadi perempuan tempatnya di rumah. Pemimpin itu adalah laki-laki. Itu masih ada narasi-narasi seperti itu," tutupnya.