JAKARTA, DISWAY.ID - Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta berjanji akan menggratiskan sekolah swasta gratis.
Pramono menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mencukupi untuk program tersebut, di mana Binus dan Al Azhar tak masuk daftar program sekolah gratis Pramono-Rano.
"Jadi sebenarnya APBD Jakarta sudah siap untuk itu, tetapi memang belum menjadi kebijakan yang dibakukan. Sehingga dengan demikian kalau saya diberi amanah," kata Pramono Anung di East Jakarta Regional Training Center, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 14 September 2024.
BACA JUGA:Tiket Kereta Api Gratis Kelas Eksekutif PP dari KAI Daop 1, Syaratnya Mudah!
BACA JUGA:7 Daftar Event Jakarta Hari Ini 15 September 2024, Tutup Akhir Pekan dengan Hiburan Seru
"Saya yakin ini bisa segera dijalankan bahwa seluruh sekolah, kecuali sekolah swasta yang sudah cukup besar seperti BINUS, CIS dan sebagainya, atau Al-Azhar lah ataupun lab school, di luar itu semuanya kita gratiskan,karena mencukupi untuk itu," kata Pramono Anung di East Jakarta Regional Training Center, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 14 September 2024.
Ia kemudian mengambil contoh kebijakan di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur Jakarta. Di mana, Ahok dan Anies punya kebijakan menggratiskan pajak bumi dan bangunan (PBB) di bawah Rp 2 miliar.
"Termasuk yang saya sampaikan tadi, zaman Pak Ahok, PBB Rp 1 miliar ke bawah gratis, zaman Mas Anies Rp 2 miliar ke bawah gratis. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi dikenakan".
BACA JUGA:Usai Kandas di Hong Kong Open, Leo/Bagas Fokus Bidik China Open
BACA JUGA:Katalog Promo Indomaret Spesial Long Weekend 15 September 2024, Aneka Snack Cemilan Mulai Rp5 Ribuan
"Saya meyakini di era kalau saya dikasih kesempatan untuk memimpin kami gratiskan kembali PBB untuk Rp 1 miliar maupun, eh yang Rp 2 miliar seperti yang kebijakan Mas Anies lakukan," kata Pramono.
"Jadi KJP, KJS, dan macam-macam lah, termasuk urusan Jumantik, Dasawisma, urusan PKK, Posyandu kita lakukan, kita benahi, lakukan perbaikan untuk itu. Karena apa? APBD Jakarta yang besar, silvanya juga besar, kenapa nggak digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta," tambahnya.