JAKARTA, DISWAY.ID-- Hingga saat ini, biaya investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Indonesia masih terbilang tinggi.
Melansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka ICOR di Indonesia pada tahun 2023 masih berada pada angka 6,33 persen.
BACA JUGA:Insentif Permudah Layanan Wajib Pajak, Kepala Bapenda: Pajak untuk Pemulihan Ekonomi Jakarta
BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5 Persen, Ekonom Ungkap Penyebabnya
Diketahui, hal ini jugalah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap stagnan di kisaran angka 5 persen.
Besarnya angka ICOR menunjukkan bahwa biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu masih terbilang belum efisien, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak akan mengalami perkembangan.
"Biaya tinggi di Indonesia sulit diatasi, ICOR kita masih tinggi. Artinya untuk bikin 1 produk di Indonesia maka dibutuhkan modal yg lebih besar, jadi masih boros modal, investasi yg belum efisien," jelas Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 19 September 2024.
BACA JUGA:Jakarta Bakal Jadi Pusat Ekonomi ASEAN Usai Lepas Status Ibu Kota Negara
BACA JUGA:KA Logawa Kini Gunakan Rangkaian New Generation, Kelas Ekonomi Rasa Eksekutif!
Sementara itu menurut keterangan Ekonom sekaligus dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, adanya ketidakpastian dalam kebijakkan yang diterapkan oleh Pemerintah juga turut berkontribusi dalam rendahnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
"Ketidakpastian kebijakan turut mengurangi minat investasi dan memperlambat aktivitas ekonomi," ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Senin 23 September 2024.
Achmad juga menambahkan, bahwa investasi yang masuk ke Indonesia masih terkoonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, seperti infrastruktur dan properti. Sementara investasi di sektor-sektor produktif seperti manufaktur dan teknologi masih relatif rendah.
BACA JUGA:Jelang 34 Hari Pemerintahannya Berakhir, Jokowi Tekankan Pentingnya Ekonomi Syariah di Indonesia
BACA JUGA:KSPI Sebut Munaslub Kadin Ilegal, Bisa Ancam Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Buruh
Atas dasar inilah, Achmad menilai bahwa Pemerintah perlu untuk mendorong diversifikasi ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.