Sri menambahkan, TP2DD Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan para stakeholders dalam mengembangkan ekosistem digital melalui perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar tradisional, kawasan wisata, dan sektor transportasi.
Begitu pula perluasan kanal pembayaran, seperti EDC (Electronic Data Capture), e-banking, m-banking, virtual account, uang elektronik reader, modern channel, kerja sama dengan marketplace, serta mengintegrasikan seluruh layanan dalam aplikasi milik Pemprov DKI Jakarta.
"Tujuannya agar masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, pelaporan dan pembayaran setoran masa pajak dengan fasilitas kode bayar, surat ketetapan atau tagihan pajak daerah, serta pelayanan pajak daerah lainnya," kata Sri.
Pengelolaan keuangan berbasis digital dilengkapi dengan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Langkah ini pun membuat Pemprov DKI Jakarta menyabet penghargaan (P3DN) Terbaik Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024, pada 7 Maret 2024.
BACA JUGA:Heru Budi Berharap 2030 Layanan Air Perpipaan Menjangkau Seluruh Jakarta
Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita menganugerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo. Ketua Harian Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta menjelaskan, penghargaan itu merupakan yang kedua kali, sehingga menjadi bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung, berkontribusi, serta mengoptimalkan pelaksanaan program P3DN. Pencapaian P3DN Provinsi DKI Jakarta pada 2023 mencapai Rp 25,584 triliun.
Keberhasilan Pj. Gubernur Heru Budi Hartono dalam memimpin Jakarta disambut baik Eko Warjoko Sihabudin, warga Jalan K. S. Tubun, Jakarta Barat. Pemilik usaha garmen eskpor-impor itu menjelaskan, daya beli masyarakat Jakarta terus meningkat dalam dua tahun terakhir.
“Ini terasa sekali, meski perlahan tetapi pasti. Sejak Covid-19, ekonomi Jakarta terus meningkat. Penjualan saya pun kembali membaik. Harapannya, ekonomi Jakarta terus meningkat, bisnis masyarakat bisa kembali sehat lagi,” ujar pria yang sudah 32 tahun menjalani bisnisnya ini.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira menilai, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Heru cukup berhasil menjaga inflasi Jakarta. Hal yag paling menarik adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, perekonomian masyarakat Jakarta yang sehat mampu menjaga inflasi lebih stabil. Dia menyoroti revitaliasi pasar tradisional, peningkatan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kemudahan pembayaran secara digital yang sangat membantu peningkatan daya beli masyarakat.
"Kemudahan pembayaran secara digital di pasar tradisional perlu diperluas, karena pasar tradisional itu memiliki porsi 70 persen dari total transaksi ritel. Bahkan, secara nasional juga porsinya jauh lebih besar daripada supermarket, minimarket, dan e-commerce. Apalagi jika stok barang tersedia, distribusinya lancer, serta harganya pasti. Itu bisa dimonitor dan diawasi, juga menjadi instrumen untuk mengendalikan tingkat inflasi bahan makanan," tutur Bima kepada disway.id.
Modernisasi pasar tradisional, menurut Bimo, akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan restribusi parkir. Contohnya, banyak negara yang pasar tradisionalnya juga dikunjungi para wisatawan.
"Seperti di Bangkok, (pasar tradisional) itu dikunjungi wisatawan asing maupun domestik. Jadi, mereka ke pasar bukan hanya sekadar belanja, tapi karena pasarnya bersih dan barangnya lengkap. Itu bisa mendorong peningkatan devisa pariwisata dan pendapatan lainnya," paparnya.
Hal penting lainnya, lanjut Bimo, adalah terus meningkatkan volume perdagangan di pasar tradisional. Karena di situlah ekonomi rakyat yang dampaknya bergulir kepada petani dan pedagang kecil.
Sementara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengimbau Pemprov DKI jangan lengah, meski sudah mendapat penghargaan banyak pihak. Tata kelola pemerintahan daerah serta BUMD harus berorientasi kepada pelayanan publik Jakarta.