JAKARTA, DISWAY.ID -- Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengundang sejumlah nama politikus dan pejabat yang nantinya akan mengisi posisi sebagai menteri di kabinet pemerintahannya.
Di antara nama-nama tersebut, Prabowo dikabarkan telah meminta Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di era pemerintahannya nanti.
Menanggapi permintaan Prabowo, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dirinya sudah menyanggupi permintaan tersebut setelah melalui diskusi yang panjang dengan Prabowo di kediaman Kertanagara, Jakarta Selatan.
BACA JUGA:Rayakan Hari Batik Nasional, Kenalkan Kebudayaan Indonesia lewat Kemasan Baru Oreo
BACA JUGA:Cara Cek Dana PIP 2024 Secara Mandiri, Cair Hingga Rp1,8 Juta Per Tahun
"Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ketemu. Tentunya untuk briefing keuangan negara dan APBN," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan resminya pada Senin 14 Oktober 2024.
Menanggapi hal itu, Pimpinan Blue Bird turut menyatakan dukungannya kepada keputusan Prabowo untuk kembali menujuk Sri Mulyani sebagai Menkeu.
Menurut keterangan Pimpinan PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono, dirinya meyakini bahwa keputusan tersebut pastinya sudah dipertimbangkan baik-baik.
"Saya yakin presiden terpilih membuat keputusan yang sudah dipertimbangkan. Jadi kita pasti dukung," ujar Adrianto Djokosoetono dalam keterangan tertulis resminya pada Rabu 16 Oktober 2024.
BACA JUGA:Daftar 55 Lokasi Ujian SKD CPNS Kejaksaan 2024 di Indonesia, Peserta jangan sampai Salah!
BACA JUGA:Kurangi Ketergantungan Impor Minyak, Kementerian ESDM Pangkas Ratusan Perizinan
Sementara itu, Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga dikabarkan telah menunjuk tiga kandidat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) untuk mendampingi Sri Mulyani selama menjabat nanti.
Ketiga nama tersebut adalah Ekonom Senior Anggito Abimanyu, Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara.
Selain Anggito, dua orang yang ditunjuk tersebut masih menjabat sebagai Wamenkeu saat ini.
Dalam keterangannya, Anggito menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangan tugas, beserta kewajiban Menkeu yang memiliki tanggung jawab yang besar.