JAKARTA, DISWAY.ID - Kinerja Pj Bupati Sampang, Rudy Arifianto dipertanyakan.
Pasalnya, Rudy dianggap kurang berperan aktif terkait status wilayah itu yang rawan dalam pelaksana Pilkada Serentak 2024, dan dianggap jarang hadir di kantor.
BACA JUGA:Aksi PJ Wali Kota Kota Bekasi Suarakan Stop aksi KDRT dan Kekerasan Pada Anak di CFD
BACA JUGA:Catat! Mulai 1 November, Bikin SIM Harus Pakai BPJS
"Pj Bupati Sampang yang telah menjabat hampir setahun ini lebih sering memberikan perintah dari pendopo tanpa turun langsung melihat kondisi di lapangan," ujar Ketua Forsa Hebat Nurhasan, Kamis 7 November 2024.
Menurut dia, banyak masalah, termasuk pelanggaran oleh ASN terkait Pilkada, terkesan dibiarkan tanpa tindakan tegas. Hal ini memunculkan dugaan miring.
Menurut Nurhasan, pada Rabu, 6 November 2024 Forsa Hebat melakukan upaya audiensi di Kantor Bupati Sampang. Mereka datang dengan harapan bertemu langsung dengan Rudy untuk menyampaikan keluhan dan desakan perubahan.
"Namun, ketidakhadiran Rudy dalam audiensi tersebut memicu amarah kami," ucapnya.
BACA JUGA:Penembakan Relawan Prabowo Gibran di Sampang, Polda Jatim Turun Tangan
BACA JUGA:Antisipasi PMK Hewan, Polisi Lakukan Penyekatan Kendaraan Muatan Sapi di Sampang
Karenanya, sebagai bentuk protes, Forsa Hebat menyegel pintu masuk Kantor Pj Bupati. Penyegelan dimaksudkan untuk menggambarkan kekecewaan mereka atas kepemimpinan Rudy yang dianggap tidak responsif terhadap situasi daerah.
Forsa Hebat menilai bahwa ketidakhadiran Pj Bupati di kantor, terutama pada saat-saat kritis, hanya memperburuk citra Kabupaten Sampang di mata masyarakat.
"Saya sangat kecewa dengan kinerja Pj Bupati Rudy Arifianto. Dia jarang masuk kantor dan tidak pernah hadir untuk menyelesaikan persoalan di Sampang. Akibat kepemimpinannya yang lemah, nama Sampang jadi tercoreng dan kini masuk daftar zona merah. Oleh karena itu, kami segel kantornya sebagai bentuk kekecewaan," papar Nurhasan.
BACA JUGA:Antisipasi PMK Hewan, Polisi Lakukan Penyekatan Kendaraan Muatan Sapi di Sampang
Nurhasan menambahkan, bahwa berbagai konflik dan pelanggaran di Sampang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Pj Bupati.