Pj Gubernur Teguh Pastikan Menu Makan Bergizi Gratis di Jakarta Bervariasi dan Bernutrisi

Senin 11-11-2024,14:09 WIB
Reporter : Subroto Dwi Nugroho
Editor : Subroto Dwi Nugroho

BACA JUGA:Ditinggal Salat, Uang Jutaan Rupiah di Warung Kelontong Raib Digasak Pengamen

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mengevaluasi setiap program MBG di Jakarta.

Terutama kualitasnya, agar asupan gizi untuk pelajar menjadi optimal. Dengan demikian, pelaksanaannya berjalan efektif dan selaras dengan program Pemerintah Pusat.

"Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan kualitas menu Makan Bergizi Gratis," urai Teguh. 

Secara terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Yudha Permana mengapresiasi uji coba MBG di sekolah.

Menurutnya, upaya memberikan menu yang bervariasi membuat para pelajar tidak merasa bosan.

BACA JUGA:Pompa Air Underpass Senen dan Dukuh Atas Disabotase, Teguh Setyabudi Lapor Polisi

BACA JUGA:Warga Kampung Bayam Tak Terlalu Percaya Dengan Cagub Janjikan Kampung Susun Bayam: Banyak Kecewanya!

"Selain itu, nutrisi juga disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan pelajar, sehingga ke depan akan muncul generasi berkualitas," bebernya.

Yudha mengutarakan, anggaran setiap menu MBG yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Ia mengingatkan, Badan Gizi Nasional merekomendasi setiap paket MBG memerlukan biaya Rp 15.000.

Sementara, Jakarta dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar, diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan per paket MBG dengan kandungan gizi cukup berkisar Rp 20.000-25.000.

 Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dr. Adib Khumaidi mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka prevalensi stunting melalui program MBG.

BACA JUGA:Pandawara Group Turun Gunung, Bersihkan Sampah di Pantai Tanjung Kait Tangerang

BACA JUGA:Warga Kampung Bayam Tanggapi Janji Suswono: Percaya Nggak Percaya Sih!

"Program MBG harus berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat. Setiap kebijakan Pemerintah Pusat pun harus mempertimbangkan kearifan lokal, demografi, dan kultur," terangnya di Jakarta belum lama ini.

Kategori :