JAKARTA, DISWAY.ID - Pemprov DKI Jakarta membentuk Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada untuk menangkal maraknya isu Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) saat Pilkada 2024.
Hal ini dikatakan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI terkait kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Senin, 11 November 2024.
Teguh menjelaskan, pembentukan DESK Pilkada DKI Jakarta ini melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 506 Tahun 2024.
BACA JUGA:Pilkada 2024 Tinggal 2 Minggu Lagi, Ini Langkah Bawaslu Antisipasi Kecurangan
DESK Pilkada ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait menghormati pilihan dan pendapat yang berbeda.
Lalu DESK Pilkada juga meminta masyarakat untuk mengikuti Pilkada dengan gembira, patuh kepada aturan penyelenggara pemilu, tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian, serta mencegah politik SARA.
“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan Pilkada di DKI Jakarta," kata Teguh.
Selain itu lanjut Teguh, Pemprov DKI Jakarta telah memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik.
Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan Forkopimda DKI Jakarta mengadakan mitigasi risiko di setiap lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik.
BACA JUGA:Prabowo Endorse Ahmad Luthfi-Taj Yasin, Istana: Tak Ada Aturan yang Larang Endorse Calon Pilkada
“Ini sudah kita petakan semua. Bahkan, di titik-titik TPS rawan banjir dan konflik, sudah ada petugas yang standby di sana. Mudah-mudahan dengan persiapan ini, semua TPS dalam kondisi yang terkendali,” papar Teguh.
Menurut Teguh, tantangan yang dihadapi dalam Pilkada Serentak 2024 adalah politik uang dan kurangnya pendidikan politik.
"Untuk itu, kita berupaya mengatasi tantangan tersebut agar pelaksanaan Pilkada dapat jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dengan situasi politik yang stabil, serta partisipasi masyarakat yang tinggi,” terangnya.