JAKARTA, DISWAY.ID-- Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati menegaskan, mutasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak ada kaitannya dengan Pilkada untuk meloloskan bantuan sosial (bansos).
Diketahui, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik Marullah Matali menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Joko Agus Setyono pada Jumat, 8 November 2024.
BACA JUGA:Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Pelaku Pelecehan Seksual di Sekolah
"Mutasi pejabat melalui pelantikan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu tidak ada kaitannya dengan upaya meloloskan pemberian bantuan sosial dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta," kata Suharini melalui keterangan tertulis pada Jumat, 15 November 2024.
Suahrini menambahkan, dalam memberikan bansos, Pemprov DKI Jakarta selalu berkoordinasi dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat.
“Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial khusus melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” tuturnya.
BACA JUGA:Pemprov DKI Bakal Siagakan Petugas Gabungan di TPS Rawan Konflik dan Banjir
BACA JUGA:Perluas Ekspansi Bisnis, Pemprov DKI Dorong PT MRT Jakarta Jadi Perseroda
Lebih lanjut, Suharini memaparkan, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Pemprov DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tiga program bansos.
Tiga program bansos itu meliputi Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Suharini juga menyampaikan, selama ini, tidak ada bansos yang diberikan langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA:Bhumandala Award 2024, Pemprov DKI Jakarta Raih Medali Emas Berkat Pengintegrasian Data Geospasial
Program sinergi BUMD yang telah dilakukan berupa Sembako Murah, dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta.