JAKARTA, DISWAY.ID -- Bawaslu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), KPU, Direktorat TPPA-PPO Bareskrim Polri, UN Women, Koalisi Perempuan, dan Kalyanamitra memastikan akan menciptakan ruang dan kondisi yang aman bagi perempuan dalam Pemilihan 2024.
Seluruh pihak juga diharapkan mempunyai komitmen yang sama dalam menolak kekerasan perempuan serta melawan segala bentuk diskriminasi terutama terhadap perempuan dalam Pemilihan 2024.
Dalam forum car free day (CFD) di Jakarta, Bawaslu, Kementerian PPPA-KPU melakukan longmarch dengan turut mengkampanyekan serta mendeklarasikan perempuan berani mengawasi dan memilih.
BACA JUGA:Bagaimana Jika Tidak Terdaftar DPT Pilkada 2024, Apakah Bisa Nyoblos?
BACA JUGA:Link dan Cara Daftar Petani Milenial Mentan, Dapat Gaji Rp10 Juta
“Kami menegaskan komitmen untuk menjaga dan memastikan ruang yang aman bagi perempuan agar dapat berpartisipasi tanpa intimidasi dan kekerasan," cetus Ketua Bawaslu Rahmat Bagja didampingi Anggota Bawaslu Lolly Suhenty di depan Kantor Bawaslu, Minggu (17/11/2024).
Dia mengatakan perempuan berperan sangat strategis dalam menciptakan pemilihan yang damai dan berintegritas.
Bagja memandang berani mengawasi bukan hanya sekadar slogan, akan tetapi melakukan panggilan untuk menjaga demokrasi dari praktik-praktik diskriminatif dari perempuan.
"Kami mengajak seluruh masyarakat bersinergi dan bersama-sama mengawasi dan mencegah segala bentuk diskriminasi dalam pemilihan, dengan begitu kita tidak hanya menjaga pemilihan tetapi menjaga dan menegakkan hak perempuan dalam pemilihan," tegas Bagja.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan perempuan tidak hanya bisa memilih akan tetapi juga mempunyai potensi besar untuk dipilih karena berkualitas.
BACA JUGA:Jurus Budiman Sudjatmiko Entaskan Kemiskinan Lewat Rumah Produksi Gizi
BACA JUGA:Libur Natal 2024 Berapa Hari? Cek Jadwal Sesuai SKB 3 Menteri
Menurut dia, partisipasi perempuan tidak hanya dilihat dari jumlahnya saja, perempuan Indonesia mempunyai hak untuk memilih secara cerdas, mendukung kandidat yang membawa visi misi terbaik serta menolak segala bentuk politik uang dan diskriminasi.
"Tantangan kita kedepan bagaimana memastikan partisipasi perempuan menjadi lebih substansial dan berdampak nyata pada kualitas kepemimpinan daerah," papar Arifah.
Anggota KPU Iffa Rosita mengungkapkan setengah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan 2024 adalah perempuan.