TANGERANG, DISWAY.ID - Mantan Sekretatis BUMN, Said Didu mengatakan, dirinya hanya ingin kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya yang memang menyengsarakan rakyat harus diubah.
Hal itu disampaikannya usai jalani pemeriksaan terkait kritikan Proyek Strategis Nasional (PSN)-PIK 2, di Polresta Tangerang pada Selasa, 19 November 2024.
"Atas laporan Ketua Apdesi terhadap diri saya dan saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama tujuh jam kita mengikuti, intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa yang dilaporkan," ujarnya kepada awak media.
BACA JUGA:Drama China The Land of Warrios Tayang 25 November 2024, Intip Sinopsisnya
"Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah, itu tujuan saya, jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun," sambungnya.
Artinya, kata Said Didu, pengalaman ini harus dijakan pembelajaran oleh pemerintah ke depan. Mulai dari pusat sampai ke tingkat bawah.
Agar lebih berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan. Sebab, kebijakan yang membuat rakyat menderita harus di protes.
BACA JUGA:Jaga Ekosistem Laut, Kabaharkam Polri Dukung Transpalantasi Terumbu Karang
BACA JUGA:Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Indonesia Kandaskan Arab Saudi, Jepang Hajar China
"Saya menyatakan ini saya lakukan bukan hanya di PSN PIK 2 tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia," tuturnya.
Said juga menyampaikan bahwa hari ini adalah bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya.
"Saya didampingi oleh 6 lembaga hukum dan sekitar 200 lebih advokat senior yang mendampingkan dan saya harap saya nyatakan terima kasih saya akan tetap berjuang," tegasnya.
BACA JUGA:Jaga Ekosistem Laut, Kabaharkam Polri Dukung Transpalantasi Terumbu Karang
BACA JUGA:Hasil Indonesia vs Arab Saudi: 2 Gol Marselino Bawa Skuad Garuda Kalahkan Green Falcon