JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan akan segera mengumumkan kelanjutan dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi.
"Nanti pada waktunya kami akan putuskan bagaimana PPDB, tapi sebelum Februari atau paling lambat bulan Maret (2025) sebelum tahun ajaran baru, keputusan PPDB dan juknisnya serta juklaknya sudah kami terbitkan," ungkap Mu'ti kepada awak media di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 23 November 2024.
Sementara itu, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian terkait pelaksanaan PPDB Zonasi bersama dengan kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya, seperti UN dan Kurikulum Merdeka.
BACA JUGA:Gibran Rakabuming Minta Zonasi Dihapus, P2G: Jangan Tergesa-gesa
Dalam hal ini, pihaknya mengundang para pemangku pendidikan dari berbagai sektor, mulai dari kepala daerah seluruh Indonesia, organisasi profesi, akademisi, dan sebagainya.
Berbagai pertemuan dilakukan untuk mendengar aspirasi mereka untuk nantinya menjadi referensi dalam mengambil kebijakan.
Selain itu, Mu'ti juga telah membentuk tim pengkajian dan masih menunggu laporan.
"Ini (kelanjutan PPDB Zonasi) akan kami kaji lagi, dalam kajian. Sekarang saya masih menunggu masukan dari tim pengkajian yang kami bentuk, kami masih tunggu laporannya," lanjutnya.
Sementara itu, isu penghapusan PPDB Zonasi muncul sejak pelantikannya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengingat banyaknya masyarakat yang menuntut hal ini.
Pasalnya, sistem Zonasi yang telah berlangsung selama tujuh tahun masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti manipulasi KK dan kurang meratanya sekolah yang tersedia.
BACA JUGA:Mendikdasmen Ungkap 850 Ribu Guru Bakal Dilatih Lewat PPG 2025
Selain itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga mendukung wacana ini dan meminta secara langsung kepada Mu'ti untuk menghapuskan sistem Zonasi.
Terlebih, aspirasi tersebut sudah ingin disampaikannya sejak masih menjabat sebagai Walikota Solo, ketika Menteri Pendidikan masih dijabat oleh Nadiem Anwar Makarim.
Hal ini juga disampaikannya di depan kepala dinas pendidikan daerah se-Indonesia.
"Kemarin ada waktu Rakor dengan para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas kepada Menteri Pendidikan, 'Pak, ini zonasi harus dihilangkan," tutur Gibran pada sambutannya di Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah, dikutip dari kanal YouTube Wapres RI, Sabtu, 23 November 2024.