JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku mendapat laporan kasus pungutan untuk dana Pilkada calon petahana.
Ales menyampaikan jika dirinya banyak pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang melaporkan dugaan pemerasan untuk kepentingan calon petahana di Pilkada 2024 seperti kasus Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
“Saya setelah kejadian ini [penangkapan Gubernur Bengkulu dkk] mendapatkan WA dari beberapa nomor yang saya enggak kenal dan menyampaikan: ‘Pak, ini di daerah tertentu juga sama.’ Dia sebut bahkan sudah TSM: Terstruktur, Sistematis, Masif,” ujar Alex dikutip Senin 25 November 2024.
BACA JUGA:Tegur Pengendara, Sekuriti di Tangerang Malah Dikeroyok OTK
BACA JUGA:Surat Edaran Libur Pilkada 2024, Anak Sekolah dan Perkantoran Libur Semua?
Alex menjelasksn bahwa fenomena tersebut sudah lama terjadi, yang disebabkan oleh biaya politik yang tinggi.
“Ini kan sudah lama fenomena seperti ini. Bahkan, dari kajian KPK, LIPI dan Kemendagri kan sudah melakukan penghitungan rata-rata berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah, tingkat dua itu kalau enggak salah Rp 20 sampai Rp 30 miliar. Kemudian tingkat provinsi sekitar Rp50 miliar,” ucap Alex.
“Itu baru untuk mencalonkan loh, belum tentu menang. Kalau mau menang ya dua atau tiga kali lipat. Konon seperti itu,” sambungnya.
Alex menambahkan faktor utama yang harus dibenahi adalah pendidikan politik masyarakat karena pemilihan di Indonesia masih sangat bergantung hanya kepada uang.
BACA JUGA:Amankan Pilkada Jakarta, Pemprov Terjunkan 3.838 Personel Satpol PP Jaga TPS
BACA JUGA:Tanggul Kali Leduk Jebol Akibat Hujan Deras Guyur Tangerang
“Kemenangan itu banyak bergantung hanya pada uang yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Salah satunya itu membeli suara. Ini biaya yang paling besar. Termasuk juga untuk honor dari para pendukungnya, saksi-saksi dan lain sebagainya. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan tentu membutuhkan kemampuan keuangan yang tinggi juga,” ucap Alex.
Ia menambahkan uang-uang tersebut tidak melulu bersumber dari kantong pribadi calon pemimpin kepala daerah, melainkan banyak dari sponsor.
“Termasuk antara lain dengan cara-cara seperti ini kan: dukungan dengan menjanjikan nanti kalau saya menang kamu tetap menjadi kepala dinas dan lain sebagainya, kalau enggak mendukung dan saya menang nanti kamu saya ganti,” tutur Alex.
“Ada semacam pemaksaan, intimidasi terhadap pejabat-pejabat di daerah termasuk pegawainya itu untuk mendukung petahana. Ini yang terjadi,” lanjut dia.