JAKARTA, DISWA.ID -- Kardinal Ignatius Suharyo memberi pesan kepada masyarakat dan pemerintah atas ketidakpastian ekonomi yang tengah dialami Indonesia.
Termasuk juga kenaikan PPN menjadi 12 persen yang hingga saat ini menjadi kekhawatiran baru masyarakat.
BACA JUGA:Tinjau Gereja Katedral, Kapolri Pastikan Ibadah Natal Aman dan Khidmat
BACA JUGA:Link Live Streaming Misa Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta Lengkap Jadwalnya
"Saya pribadi berusaha mengikuti diskusi-diskusi mengenai hal-hal itu, melalui televisi, koran, studi bersama. Tapi ramalan-ramalan itu kan tidak selalu jelas. Diramalkan begini, nanti jadinya begini," ujar Suharyo dalam konferensi pers usai Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta, 5 Desember 2024.
Begitu pula dengan kebijakan PPN yang menurutnya, berbagai pihak ahli di bidang tersebut terus melakukan diskusi.
"Hanya, tentu kalau pemerintah sudah memutuskan, tidak bisa lain kan, kecuali ikut di dalam arus itu dengan kritis," tambahnya.
Artinya, lanjut Suharyo, bukan semata mengikuti arus atas apa saja kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Pemerintah mau apa kita ikut, nggak, tetapi kritis terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul karena keputusan itu. Dan kita belum tahu apa yang akan timbul dari masalah itu," tandasnya.
BACA JUGA:Terowongan Silaturahim Jadi Simbol Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Natal 2024
Di samping itu, ia tetap mengingatkan untuk terus menjalani kehidupan sederhana yang sesuai dengan ajaran sosial gereja.
"Prinsip-prinsip ajaran sosial gereja mesti terus dipegang, khususnya tentu saja oleh umat yang ada di dalam wilayah pelayanan saya."
Sebagai informasi, terdapat lima pilar ajaran sosial gereja, mulai dari menghormati martabat manusia, kebaikan bersama, solidaritas dan kesetiakawanan, keberpihakan khusus kepada yang kurang beruntung, serta keutuhan ciptaan.
Ajaran sosial gereja yang telah dimulai sejak 2022 tersebut akan melanjutkan gaungnya di tahun 2025 pada tema keempat, yakni memberikan perhatian kepada yang kurang beruntung.
Namun demikian, ia menyoroti pemberian bantuan sosial langsung yang selama ini kerap dilakukan pemerintah perlu dipertimbangkan manakala terjadi penurunan jumlah kelas menengah, kemampuan belanja, dan sebagainya.