JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk melakukan upaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Sritex.
Saleh Partaonan Daulay mengatakan apabila pailit maka akan berdampak luas.
"Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran," kata Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat, 27 Desember 2024.
BACA JUGA:Apa Itu Aplikasi E-Porter? KAI Mudahkan Pelayanan Bagasi Penumpang
Saleh menerangkan Fraksi PAN mendesak pemerintah mengambil langkah yang untuk menyelamatkan para karyawan PT Sritex.
Kata Saleh, segala upaya yang diperlukan bisa dikerjakan untuk menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.
"Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan," ujarnya.
Ia juga menyinggung dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan.
"Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo," tuturnya.
BACA JUGA:Nasib Hasto di Tangan Connie Rahakundini Bakrie: Bom Waktu Siap Meledak!
Karena itu, dia menilai pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo dalam menangani persoalan Sritex.
"Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini," ujarnya.
Ia meminta agar presiden Prabowo langsung ikut mengawal. Sebab, ia menilai persoalan ini besar sehingga pengaruh presiden sangat diperlukan.