JAKARTA, DISWAY.ID -- Menanggapi rencana Indonesia untuk mencapai target investasi sebesar Rp 1.950 triliun pada tahun 2025 ini, sejumlah Ekonom mengungkapkan bahwa rencana ini berpotensi untuk menjadi target yang sulit dicapai.
Menurut keterangan Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, target ini jauh lebih tinggi dari capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama mengingat ketidakpastian global dan dinamika politik internasional.
"Realisasi investasi lima tahun sebesar Rp 13.528 triliun yang direncanakan juga terlihat sulit dicapai, terutama jika berbagai hambatan domestik dan eksternal tidak segera diatasi," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Senin 6 Januari 2025.
BACA JUGA:Lukisan Yos Suprapto Sarat Nilai Politik, Dosen Seni Rupa Sebut Seniman Terpecah 2 Kubu
Selain itu, Achmad melanjutkan, kondisi ketidakpastian geopolitik global juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat aliran investasi ke negara-negara berkembang.
"Ketegangan di berbagai kawasan, seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan dampak perubahan kebijakan ekonomi global, menciptakan risiko besar bagi investor," jelas Achmad.
Achmad juga menambahkan, tambahan investasi semestinya dapat mendongkrak penciptaan lapangan kerja. Namun, realitas menunjukkan bahwa dampaknya tidak selalu sejalan dengan harapan.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah investasi dari China yang sering kali membawa tenaga kerja asing dalam proyek-proyek mereka.
Sebagai contoh, investasi di sektor infrastruktur dan tambang sering kali menyertakan pekerja asing dengan alasan kebutuhan keterampilan khusus.
BACA JUGA:Istana Pastikan Akan Lakukan Sidak di Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
"Data menunjukkan bahwa pada beberapa proyek besar, porsi tenaga kerja asal China lebih dominan dibandingkan pekerja lokal, yang menimbulkan kekhawatiran terkait manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia," jelas Achmad.
Menurut Achmad, hal ini menyebabkan tenaga kerja lokal kehilangan peluang untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari proyek-proyek tersebut.
Selain itu, transfer teknologi dan keterampilan kepada pekerja lokal juga terbatas, sehingga potensi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia terhambat.