Skor Penilaian Integritas BI Tinggi Meski Ada Kasus Korupsi CSR, Begini Penjelasan KPK

Sabtu 25-01-2025,12:16 WIB
Reporter : Ayu Novita
Editor : Subroto Dwi Nugroho

Jadi, kata Pahala Nainggolan, jangan dianggap juga kalau SPI ini bisa 100 persen kalau nilainya tinggi enggak ada korupsi.

"Enggak lah, enggak banget. (skor) 80-an pun kalau ada (korupsi, ada," pungkas dia.

BACA JUGA:Wapres Gibran Tinjau Vihara Boen Tek Bio di Kota Tangerang: Ikut Pasang Lampion

BACA JUGA:Terungkap Isi Debat Panas Pagar Laut Tangerang Antara Nusron dan Kades Kohod

Sebelumnya, ahala Nainggolan mengatakan telah terjadi peningkatan nilai integritas dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ada peningkatan skor SPI. Jadi kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 nasional, sekarang lewat 70," kata Pahala dalam acara Peluncuran SPI di Gedung Juang KPK, Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025, kemarin.

Ia menjelaskan bahwa penilaian SPI ini dibagi dalam 3 kategori, yakni merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga). Skor yang didapat kali ini masih dalam kategori waspada.

"Jadi, kira-kira secara nasional kita baru ada di tingkat yang kuning bawah," ungkapnya.

Diketahui BI terseret kasus korupsi yang tengah diusut KPK.

BACA JUGA:Julia Santoso Tetap Ditahan Meski Menang Praperadilan, Selestinus Bakal Lapor DPR dan Kompolnas!

BACA JUGA:Perum BULOG Teken MoU dengan PT RNI untuk Pengelolaan Pergudangan, Distribusi Pangan, dan Pengembangan Digitalisasi Logistik

Adapun kasusnya adalah dugaan korupsi penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) BI.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan penyebab angka integritas tinggi tapi masih muncul kasus korupsi di lembaga tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dari 604 instansi.

Hasil SPI dari 508 pemerintah kabupaten/kota, 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, dan 2 BUMN, indeks integritas nasional tahun ini mencapai 71,53.

Dalam survey itu, KPK membagi kategori dari masing-masing kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.

Kategori :