JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan agar setiap RW memiliki sub pangkalan gas LPG 3 kilogram (kg).
Ia menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penjualan LPG 3 kilogram agar tepat sasaran.
"Ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi sub pangkalan karena yang tahu msyarakat di sekitarnya itu kan RW, ini lagi kami mempertimbangkan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 4 Februari 2025.
BACA JUGA:Ramai Pelajar di Papua Tolak MBG, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Angkat Bicara
BACA JUGA:Hari Ini Terakhir Pengajuan Finalisasi PDSS SNPMB 2025, Sampai Jam Berapa?
Ia mengatakan pembelian tersebut masyarakat diwajibkan untuk menunjukkan KTP.
"Kalau enggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau LPG 3 kilo ini dipakai, dioplos, baru dikasih ke industri, nanti subsidi kita ini gimana itu maksudnya," ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan tujuan rencana ini agar distribusi gas elpiji 3 kg tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA:Prabowo Makan Siang Bersama Jusuf Kalla, Bahas Gabah hingga Stok Pangan Jelang Ramadhan
BACA JUGA:Banjir Bandang Kabupaten Sumbawa Telan Nyawa, Korban Tewas Terseret Arus
"Tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui pihaknya menemukan adanya indikasi penyelewengan terkait penjualan LPG 3 Kg.
Bahlil mengatakan sejumlah oknum pengecer itu telah menaikkan harga hingga Rp25-Rp 30 ribu.
"Kita itu subsidinya itu Rp87 triliun per tahun dengan perhitungan per galon itu per tangki itu maksimal harganya sebenarnya di angka Rp18 ribu-Rp 19 ribu, udah paling jelek-jelek banget kalau ada mark up itu udah paling jelek 20 ribu, udh jelek banget lah, tapi sebenernya Rp18 ribu Rp19 ribu, tapi apa yang terjadi harga kita itu ada yang sampe Rp25 ribu sampai Rp30 ribu," jelas dia.