Sekadar informasi, komisi antirasuah melakukan kajian indentifikasi risiko korupsi pada program PPDS.
Kajian tersebut disusun pada April 2023 hingga September 2023, dengan ruang lingkup kegiatan tata kelola PPDS 2020-2022.
Adapun dalam kajian tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yang muncul berdasarkan hasil analisis.
BACA JUGA:KPK Ungkap Hasil SPI Kabupaten Kukar Memprihatinkan, Buntut Eks Bupati Terlibat Gratifikasi
BACA JUGA:IM57+ Institute Nilai Bukti-bukti KPK di Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Lebih dari Cukup
Pada tahap seleksi, terdapat beberapa permasalahan yaitu, tidak transparan dalam pengumuman seleksi PPDS.
Lalu, pada pembiayaan, KPK menemukan adanya selisih antara kebutuhan biaya PPDS dengan besaran biaya pangkal dan uang semester yang dibayarkan peserta PPDS.