Selain itu, optimalisasi teknologi informasi seperti penggunaan video conference dalam rapat dan pertemuan, serta perjalanan dinas yang hanya dilakukan untuk kepentingan mendesak, juga menjadi bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Namun, meski ada kebijakan penghematan anggaran, Bambang menegaskan bahwa seluruh satuan kerja Kejagung tetap harus memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kerja dan rencana aksi yang telah disusun.
BACA JUGA:Komisi II DPR RI Efisiensikan Anggaran 2025, Ini Daftar Instansi yang Terkena Pengurangan
"Setiap satuan kerja tetap harus memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kerja dan rencana aksi kinerja sesuai dengan pedoman Jaksa Agung," tegasnya.
Selain itu, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan.
Diketahui, Efisiensi anggaran yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto, Pemangkasan ini sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.