JAKARTA, DISWAY.ID - Isu mengenai pemecatan karyawan TVRI dan RRI yang beredar di sosial media akhirnya terungkap.
Pemecatan tersebut terkait dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah.
BACA JUGA:Wartawan TVRI Pokja Jakarta Selatan Raih Juara 1 Disway Mancing 2024
Merespons hal tersebut, Anggota DPR Komisi VII segera turun tangan dengan menggelar rapat bersama Direktur TVRI untuk mendapatkan klarifikasi.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Novita Hardini, menyatakan komitmen untuk memastikan tidak ada pemecatan terhadap karyawan, khususnya di tingkat bawah.
"Komitmen ini yang terus dikejar oleh Komisi VII untuk benar-benar memastikan kepada seluruh jajaran pemerintah, dalam hal ini lembaga penyiaran, untuk tidak ada PHK atau merumahkan karyawan-karyawan yang ada di tingkat bawah," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip Kamis, 13 Febuari 2025.
Lebih lanjut, Hardini mengungkapkan bahwa kabar mengenai pemecatan yang beredar di media dan di kalangan jurnalis sudah cukup membingungkan.
BACA JUGA:Sah! Wamenaker Batalkan PHK 308 Karyawan Softex
BACA JUGA:Kena Deh! Anggaran Polri Juga Dipangkas Rp20,5 T untuk Efisiensi
Namun, ia menegaskan bahwa hasil rapat dengan Direktur TVRI mengonfirmasi tidak ada pemecatan terhadap seluruh karyawan, termasuk kontributor.
"Ini menjadi kabar bahagia di masyarakat dan tentunya komitmen ini yang terus dikejar oleh Komisi VII," tegasnya.
Selain itu, Hardini juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan rakyat.
"Kalaupun ada isu efisiensi anggaran, saya bisa pahami. Namun, ketika pertimbangannya adalah efisiensi tapi mengorbankan rakyat, ini yang harus kita kritisi," jelasnya.
Sementara itu, salah satu wartawan kontributor di salah satu lembaga penyiaran pemerintah mengungkapkan rasa syukurnya karena pemecatan yang sempat direncanakan akibat efisiensi anggaran dibatalkan.