TANGERANG, DISWAY.ID -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) buka suara soal pagar laut yang masih tersisa di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat WALHI, Ferry Widodo menilai, pemerintah tidak serius dalam melakukan penanganan pagar laut.
BACA JUGA:Pagar Laut Tangerang Belum Dicabut Semua, WALHI: Pemerintah Lemah Tangani Isu Lingkungan dan Sosial
BACA JUGA:Walhi: Kelangkaan Gas LPG Diduga Alihkan Isu Kasus Pagar Laut
Sebab, hingga sekarang pagar yang terbuat dari bambu itu masih berdiri.
Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL telah mengklaim bahwa pagar laut sepanjang 30,16 KM di wilayah tersebut telah dibersihkan.
"Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat," ujarnya kepada awak media, Senin, 17 Maret 2025.
"Kondisi ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menangani isu lingkungan dan sosial," sambunt Ferry.
Ferry menegaskan, WALHI mendesak pemerintah segera mengambil tindakan untuk membersihkan sisa pagar laut, memulihkan kerusakan ekosistem, dan memastikan nelayan dapat kembali melaut tanpa hambatan.
Selain itu, kata Ferry, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk mencegah konflik dan ketidakadilan di masa depan.
"WALHI menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan pembongkaran pagar laut, melainkan juga tentang keadilan lingkungan dan sosial bagi masyarakat pesisir," ungkapnya.
Terakhir, Ferry menambahkan, nelayan Desa Kohod yang menggantungkan hidupnya pada laut merasa dibohongi oleh klaim pemerintah yang tidak sesuai dengan realita di lapangan.