JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau Kak Seto menyoroti pentingnya evaluasi pasca-program pendidikan karakter yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Hal itu agar anak-anak tetap berkembang positif.
"Iya harus tetap ada pengawasan bahkan kami juga diminta juga untuk setelah itu ada evaluasi melihat sendiri bagaimana perkembangannya. Nah kalau ada yang keliru pun tinggal diperbaiki," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu 18 Mei 2025.
BACA JUGA:Penyidik Polda Banten Gagal Bawa Charlie Chandra, Kuasa Hukum: Kasus Ini Jelas Kriminalisasi
BACA JUGA:Kacau! Akomodasi Ilegal Milik Wisatawan Asing Menjamur, Asosiasi Tur dan Travel Teriak
Ia juga menekankan bahwa program ini jauh dari pelanggaran HAM, karena tidak ada unsur kekerasan di dalamnya.
"Kalau melanggar HAM itu kalau itu ada unsur kekerasan, dipukul, dibentak dan sebagainya, wajah mereka juga wajah yang optimis yang gembira," jelasnya.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Ia menegaskan bahwa program tersebut bukan bentuk militerisasi anak.
BACA JUGA:Kak Seto Tegaskan Program Barak Pelajar Bukan Pendidikan Militer: Bukan Tempat Menghukum Anak
BACA JUGA:DPRD Usulkan Unit Pengelola Teknis Parkir Dibubarkan, Dishub Jakarta: Diserahkan ke Pansus
"Mohon diluruskan itu yang lingkungan yang tempat anak itu bukan barak militer tetapi namanya sesuai dengan apa yang terus dulu adalah dodik Bela Negara
Nah Dodik itu singkatan dari Depo Pendidikan Bela Negara, jadi tidak dalam konteks seperti mau berperang," ujar Kak Seto.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kebijakan kontroversial dengan mengirimkan anak-anak yang bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025.
Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dari program pembinaan karakter dengan melibatkan TNI dan Polri.