“Misalnya, tenda berkapasitas 350, sebenarnya baru dihuni 325 jamaah dari satu kelompok, namun tidak dapat diakses jamaah lain, bahkan meski dari markaz yang sama,” ujar Mukhlis.
Kedua, skema pemberangkatan jamaah berbasis hotel menyulitkan penataan dan penempatan jamaah.
BACA JUGA:Alhamdulillah, Pukul 07.37 Muzdalifah Klir, Peristiwa Tahun Lalu Tidak Terulang
Penempatan jamaah di hotel Makkah pada dasarnya berbasis markaz dan syarikah.
Namun, pada praktiknya ada juga sejumlah jamaah yang memilih berpindah hotel meski beda markaz dan syarikah, dengan berbagai alasan dan tidak selalu karena penggabungan pasangan.
BACA JUGA:Puncak Haji, Menag Minta Ada Skenario Mengantisipasi Kepadatan di Muzdalifah
Karena sistem keberangkatan dari Mekkah ke Arafah menggunakan pendekatan berbasis hotel, bukan berdasarkan markaz atau syarikah, maka tenda-tenda tertentu terisi penuh lebih dulu.
“Bahkan sebelum jamaah yang juga dijadwalkan menempati tenda tersebut tiba di lokasi,” sebut Mukhlis.
BACA JUGA:Kuota Murur di Muzdalifah Sudah Terisi 60 Persen
Ketiga, jumlah petugas tidak sebanding dengan jamaah. PPIH Arab Saudi telah membagi tugas layanan kepada tiga daerah kerja (daker).
Daker Bandara bertanggung jawab dalam layanan jamaah di Arafah, Daker Makkah di Muzdalifah, sedang Daker Madinah di Mina.
BACA JUGA:Jamaah Haji Indonesia Tiba di Muzdalifah, Skema Murur Mulai Diterapkan
Dengan jumlah tidak terlalu banyak, petugas harus berjibaku melayani lebih dari 203 ribu jamaah yang tersebar di 60 markaz di Arafah.
“Ini menyebabkan kesulitan dalam membantu petugas Markaz dalam mengatur penempatan secara disiplin. Bahkan, banyak petugas yang kelelahan,” tuturnya.
Keempat, mobilitas jamaah yang tidak terkendali. Dijelaskan Mukhlis, banyak jamaah berpindah tenda secara sepihak untuk berkumpul dengan kerabat atau kelompok bimbingan dari daerah asal.
“Perpindahan ini memperburuk distribusi beban tenda dan menyulitkan kontrol layanan secara keseluruhan,” paparnya.