JAKARTA, DISWAY.ID - Koperasi merupakan bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan nilai-nilai komunal dan budaya gotong royong bangsa Indonesia, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib dalam acara diskusi legislasi bertajuk 'RUU Perkoperasian Perkuat Peran Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi', di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa, 24 Juni 2025.
BACA JUGA:Momen HLH 2025, Menteri Lingkungan Hidup Jajal Sepatu dari Botol Plastik Bekas
"Meski kita hidup di era demokrasi yang makin liberal, semangat komunal masyarakat Indonesia masih sangat tinggi. Dalam konteks itu, ekosistem ekonomi kita mestinya dikembangkan melalui model yang sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan, dan koperasi adalah jawabannya," kata Labib.
Ia menilai, keberadaan koperasi justru lebih cocok menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, dibandingkan dengan alternatif lain seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Labib, meskipun BUMDes bisa menjadi motor pembangunan di desa, namun potensi penyimpangan juga besar.
"Ada kecenderungan, ketika BUMDes mulai sukses dan membesar, ia membentuk oligarki baru di tingkat desa. Karena BUMDes dikelola berdasarkan UU Perseroan Terbatas atau CV, maka partisipasi masyarakat jadi sangat terbatas hanya dikelola segelintir elit desa," jelasnya.
Labib menegaskan bahwa pembangunan yang tidak memberikan kesejahteraan langsung kepada masyarakat adalah sia-sia. Karena itu, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini pun mendorong agar koperasi kembali diposisikan sebagai pilar utama ekonomi rakyat di desa maupun kota, tentunya dengan berbagai penataan mendasar.
BACA JUGA:BSU Kemnaker Sudah Cair! Ditransfer untuk 2,4 Juta Pekerja, Cek Rekeningmu di Sini
BACA JUGA:DPR RI-Pemerintah Rapat Koordinasi Bahas Masalah Pulau Enggano Hari Ini
Namun demikian, dirinya juga tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan koperasi yang selama ini terjadi. Ia menyinggung kegagalan koperasi dalam memitigasi risiko keuangan, dan bahkan di beberapa kasus justru menjadi ‘rentenir baru’ di tengah masyarakat.
"Ini ironi yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai koperasi yang seharusnya menghidupkan semangat gotong royong justru berubah menjadi beban baru karena salah urus," tegas Labib.
Oleh karena itu, Labib berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan ekonomi, khususnya di level desa, benar-benar berpihak kepada model yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakat luas yakni koperasi yang sejati.