Danantara Resmi Jadi Mitra Komisi VI dan XI, Pengamat Singgung Langkah Strategis

JAKARTA, DISWAY.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi mitra kerja baru dari Komisi VI dan XI DPR RI.

Keputusan ini disahkan pada Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa 1 Juli 2025.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, didampingi oleh Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

BACA JUGA:DPR RI Gelar Rapat Paripurna Bahas RAPBN 2026 dan Mitra Kerja Badan Investasi Danantara

"Memutuskan Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara menjadi mitra kerja, pertama, Komisi VI DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan operasional BUMN. Kedua, Komisi XI DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi, guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi,” ujar Adies Kadir saat membacakan keputusan dalam sidang paripurna.

Usai membacakan keputusan, Adies pun mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota dewan yang hadir mengenai persetujuan terhadap penetapan tersebut.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah penetapan BPI Danantara menjadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI tersebut dapat disetujui?," tanyanya.

Serempak, para peserta rapat menjawab, "Setuju!"

Pengamat Politik: Ini Sinyal Baik bagi Transparansi dan Akuntabilitas

Menanggapi keputusan tersebut, pengamat politik Agung Baskoro menilai bahwa langkah DPR ini merupakan sinyal positif, terutama dalam hal pengawasan terhadap lembaga investasi nasional.

"Secara institusional, ini kabar baik bagi semua karena Danantara diawasi oleh Komisi VI dan XI. Apalagi yang mengawasi dua komisi DPR langsung sekaligus menepis kekhawatiran berbagai kalangan, utamanya publik dan pasar," kata Agung saat dikonfirmasi Disway.id, Selasa 1 Juli 2025.

BACA JUGA:BPI Danantara Larang BUMN Ganti Pengurus, Ini Penyebabnya

Namun, ia juga menambahkan bahwa penunjukan ini bukan tanpa tantangan. Agung menekankan bahwa pengawasan ganda ini menjadi ujian bagi jajaran pimpinan Danantara, khususnya Roeslan Roeslani sebagai tokoh sentral.

"Secara personal, ini ujian bagi Roeslan Roeslani dan jajarannya untuk menjawab beragam keraguan soal menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik yang menempatkan pengawasan dan akuntabilitas sebagai porosnya," jelasnya.