JAKARTA, DISWAY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membentuk tim pengawasan terhadap proses penulisan ulang sejarah nasional yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran akan potensi penghilangan atau pengaburan fakta sejarah dalam dokumen resmi negara.
BACA JUGA:Polemik Penulisan Ulang Sejarah RI di Kemenbud, Gen Z pun Khawatir Soal Narasi Ini
BACA JUGA:Polemik Penulisan Ulang Sejarah RI di Kemenbud, Gen Z pun Khawatir Soal Narasi Ini
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya menjaga integritas sejarah Indonesia.
Ia menekankan bahwa sejarah adalah fondasi penting bagi identitas bangsa dan tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kelompok tertentu.
"Jadi, jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Juli 2025.
Puan menyatakan bahwa penulisan sejarah harus dilakukan secara objektif, transparan, dan inklusif agar tidak ada pihak yang merasa tersisih dari catatan sejarah bangsa.
BACA JUGA:Film Women from Rote Island Dinominasikan Piala Oscar, Kemenbud Bakal Tayangkan Lagi di Bioskop
BACA JUGA:Kesaksian Eks Dokter Jaga IGD RSCM Soal Peristiwa 98: Narasi Pemerkosaan Tak Sesuai Fakta Medis!
"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," ucapnya.
Perlu diketahui, pembentikan tim untuk supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dibuat DPR ini. Guna memastikan agar sejarah yang ditulis kembali tetap sesuai dengan fakta dan tidak menyimpang dari kebenaran.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pembentukan tim ini dilakukan setelah dilakukan serangkaian konsultasi dengan Ketua DPR serta pimpinan DPR lainnya.
"Setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan sesama Pimpinan DPR lainnya, maka kami memutuskan untuk membentuk dan menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 6 Juli 2025 di Jakarta.
Dasco menambahkan bahwa tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas ini akan melibatkan anggota dari Komisi III dan Komisi X DPR.