Bagja menilai bahwa jeda antara pemilu nasional dan lokal memberi ruang yang cukup bagi penyelenggara dan peserta pemilu untuk mempersiapkan diri secara optimal.
"Kami bisa evaluasi sebelum pilkada dimulai. Karena jeda ada itu penyelenggara pemilu harusnya lebih baik dalam siapkan pemilu," kata Bagja.
BACA JUGA:Kemenkes Siapkan Modul dan Webinar untuk Cegah Penularan RSV dari Lansia ke Keluarga
Di waktu kesempatan yang sama, August Mellaz, Anggota KPU RI, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berada dalam posisi netral terhadap putusan MK dan siap menindaklanjuti segala bentuk regulasi dari pembentuk undang-undang.
"KPU tidak dalam konteks apapun mengomentari putusan MK. Posisi KPU sebagai pelaksana UU pembentuk UU akan melakukan tindak lanjut akan lakukan," kata Mellaz.
Mellaz juga mengungkapkan data pemilu 2024 sebagai bagian dari evaluasi kinerja, termasuk penurunan surat suara tidak sah dan peningkatan partisipasi pemilih.
"Partisipasi 82 persen. Surat suara tidak sah turun 9,4 persen," ungkapnya.
Namun, tantangan tetap ada, termasuk beban logistik dan kelelahan petugas.
"Untuk pelaksanaan 2024 ada lebih dari 800 di jajaran KPU, Bawaslu kelihatannya juga ada. Hampir 900 kelelahan dan meninggal," tuturnya.