JAKARTA, DISWAY.ID – Meskipun telah mendorong vaksinasi Respiratory Syncytial Virus (RSV) untuk kelompok usia rentan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia belum menetapkan vaksin RSV sebagai program imunisasi nasional.
dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes mengatakan ada dua alasan utama di balik keputusan ini, yang berkaitan dengan ketersediaan vaksin dan analisis biaya-manfaat yang komprehensif.
BACA JUGA:Perluas Akses Vaksin, POGI Rilis Rekomendasi Vaksinasi HPV bagi Wanita Pra-Nikah dan Pascapersalinan
BACA JUGA:Kemenkes Siapkan Modul dan Webinar untuk Cegah Penularan RSV dari Lansia ke Keluarga
RSV merupakan virus pernapasan yang dapat menyebabkan penyakit serius, terutama pada bayi dan lansia. Pentingnya pencegahan melalui vaksinasi memang sudah diakui, namun Kemenkes mengambil pendekatan hati-hati sebelum mengintegrasikan vaksin RSV ke dalam program imunisasi nasional yang berlaku untuk seluruh penduduk.
"Sebenarnya begini, sekarang ini memang belum ada program vaksinasi nasional untuk lansia, kecuali dulu yang COVID-19. Jadi semua harus, memang mandiri itu harus berdiri sendiri, ini masalah sendiri karena tidak di cover," ujarnya saat ditemui di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 9 Juli 2025.
Ia juga membeberkan alasan Kemenkes belum menetapkan vaksin RSV sebagai program imunisasi nasional:
1. Ketersediaan dan Distribusi Vaksin
Alasan pertama terkait dengan ketersediaan vaksin dalam skala besar dan kesiapan rantai pasok nasional. Meskipun beberapa vaksin RSV telah disetujui dan beredar di pasar global, produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan populasi sebesar Indonesia memerlukan perencanaan yang matang.
"Program imunisasi nasional membutuhkan pasokan vaksin yang stabil dan terjamin untuk seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke," ujar Imran.
"Saat ini, kami masih dalam tahap evaluasi kapasitas produksi global dan potensi kerja sama untuk memastikan ketersediaan vaksin yang memadai jika nanti ditetapkan sebagai program nasional," sambungnya.
BACA JUGA:Kemenkes Keluarkan Peringatan COVID-19, Temukan 75 Kasus Positif
Selain itu, tantangan logistik terkait distribusi, penyimpanan, dan pelatihan tenaga kesehatan untuk administrasi vaksin secara luas juga perlu dipersiapkan secara matang. Mengintegrasikan vaksin baru ke dalam program yang sudah berjalan memerlukan infrastruktur yang kuat dan sumber daya yang memadai.
2. Analisis Biaya-Manfaat yang Komprehensif
Alasan kedua adalah kebutuhan akan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) yang mendalam dan komprehensif. Kemenkes harus memastikan bahwa investasi finansial dalam pengadaan dan pelaksanaan program vaksinasi RSV nasional akan memberikan dampak kesehatan dan ekonomi yang signifikan.
"Setiap keputusan untuk menambahkan vaksin ke dalam program nasional melibatkan alokasi anggaran yang besar," tutur dr. Imran.
BACA JUGA:IAW Tanggapi Bantahan Kemenkes Atas Dugaan Skandal Ratusan Miliar Temuan BPK