Selain itu, Agus juga menambahkan bahwa nantinya Kemenperin juga akan menyusun kebijakan pemetaan bahan baku potensial yang dapat digunakan untuk memproduksi plastik mudah terurai.
Hal ini mencakup pembuatan peta jalan bahan baku serta pemetaan daerah-daerah sumber bahan nabati yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, tanpa mengganggu ketersediaan pangan nasional.
“Riset terpadu antara bahan nabati untuk pangan dan industri sangat krusial. Kita tidak ingin terjadi benturan antara kepentingan ketahanan pangan dan keberlanjutan industri,” jelas Menperin Agus.
Di samping itu, Kemenperin juga turut membuka peluang pemberian insentif bagi pelaku industri yang mulai mengadopsi teknologi plastik ramah lingkungan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju transformasi industri hijau di Indonesia.
BACA JUGA:4 Link Resmi Cek Status Penerima BSU 2025 Tahap 3, Cukup Masukkan NIK KTP
BACA JUGA:Eggi Sudjana Buka-bukaan Alasan Walk Out dari Gelar Perkara Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Dengan dukungan teknologi modern dan adanya kolaborasi lintas kementerian serta dari para pelaku industri, Menperin Agus berharap agar Indonesia dapat mengurangi secara signifikan dampak lingkungan dari limbah plastik, sekaligus mendorong daya saing industri nasional di era ekonomi berkelanjutan.
Bagian dari Transformasi Hijau
Di sisi lain, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan bahwa transformasi menuju industri rendah karbon bukan hanya tanggung jawab industri skala besar saja, namun juga menjadi peluang strategis bagi para pelaku IKM di dalam negeri.
Dalam hal ini, Reni mengungkapkan bahwa Kemenperin sendiri juga sudah menerapkan beberapa langkah untuk memperkuat kebijakan dekarbonisasi pada sektor IKM.
Upaya ini dilakukan melalui pendekatan green transition, yakni penerapan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan.
BACA JUGA:Demi Emiliano Martinez, Chelsea Siap Melawan Manchester United
Sebelumnya, Kemenperin juga telah menargetkan percepatan dekarbonisasi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050, lebih cepat dari target NZE nasional yang ditetapkan pada tahun 2060.
“Semakin banyak pelaku IKM yang mulai sadar dan memiliki wawasan atas isu dekarbonisasi. Hal ini kami jadikan sebagai topik utama dalam berbagai program pengembangan yang kami laksanakan, untuk memastikan IKM tidak tertinggal dalam arus perubahan menuju ekonomi hijau,” jelas Reni.
Sementara itu, pemanfaatan limbah bambu dinilai strategis karena bukan hanya mendukung pengurangan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang pasar ekspor yang menjanjikan.