Ia menilai bahwa tuntutan dalam aksi tersebut tidak memiliki dasar kuat dan berisiko mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online.
"Dalam KP 1001 tahun 2022 memang diatur potongan 20 persen itu. 15 persen potongan langsung dan 5 persen potongan tidak langsung untuk kesejahteraan mitra. Ada aplikator yang memang menerapkan ini berupa voucer swadaya. Nah kalau ini dihilangkan jadi 10 persen, apakah ini ada lagi nanti?," ungkap Rahman.
Lebih lanjut, ia mengimbau para driver ojol untuk tidak mudah terprovokasi dan lebih fokus mengawasi implementasi dari potongan 5 persen yang seharusnya digunakan untuk mendukung kesejahteraan pengemudi.
"Kami mengimbau teman-teman lihat yang penerapan 5 persen ini apakah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan mitra," tambahnya.