DPR menginginkan agar masa kampanye yang lebih singkat, efektif, dan efisien karena masa kampanye akan berkorelasi dengan tahapan pengadaan dan penyebaran logistik dalam konteks kepemiluan yang jelas menyedot anggaran.
Apa yang disodorkan KPU, Komisi II DPR juga terus mendalami masa kampanye karena pembahasan tahapan Pemilu 2024 akan dilakukan setelah masa reses yaitu pertengahan Mei 2022.
”Maka dari awal DPR meminta KPU juga aktif dalam mengkampanyekan tahap secara digital meski belum diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan," terang Rifqinizamy Karsayuda.