JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara menargetkan kebijakan zero over dimension and over loading (Zero ODOL) berlaku pada tahun 2027.
Kesepakatan itu diambil usai bertemu dengan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara serta stakeholder terkait di Kompleks Parlemen, Senin, 4 Agustus 2025.
BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Larang Siswa Main Game Roblox, Minta Orangtua Awasi Anak
"Presiden memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload (ODOL), sehingga tadi menuju Zero ODOL tadi di 2027.
“Kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak asosiasi pengemudi logistik nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi teman-teman dari asosiasi logistik nusantara," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Terkait hal ini, Dasco mengatakan pihaknya sepakat membentuk tim bersama untuk merumuskan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).
BACA JUGA:Dukung Ekonomi Inklusif, Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan Raih Gold Award di INTECHSEA 2025
BACA JUGA:Mensesneg Akui Belum Ada Pembahasan Soal Jatah Menteri untuk PDIP
"Kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman dari asosiasi logistik nusantara," ujarnya.
Mewakili pihak pemerintah, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyambut baik pembentukan tim bersama ini. Ia berharap, semua yang menjadi aspirasi bisa dirumuskan bersama-sama.
"Kita menyepakati perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan Zero ODOL dan beberapa hal yang harus kami siapkan dengan pemberlakuan Zero ODOL akan kami segera laksanakan sebagaimana yang disepakati rapat tadi pagi. Rapat yang diinisiasi DPR ini sangat baik," tutur Dudy.