“Teman-teman dewan akhirnya tidak banyak bisa berperan, sehingga tingkat keterpilihannya 50 persen. Karena selama lima tahun nggak ada pokir, keterpilihannya cuma 50 persen,” pungkasnya.
Diketahui, anggaran pokir pernah dialokasikan namun pada rancangan APBD 2015 lalu dicoret oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok mencoret anggaran pokir senilai Rp8,8 triliun dalam RAPBD 2015, bahkan menggantinya dengan tulisan ‘Pemahaman nenek lu’. Saat itu, Ahok merasa anggaran pokir tidak efisien dan tidak substansial.