JAKARTA, DISWAY.ID-- Isu mengenai sulitnya mendapatkan uang halal di DPR kembali mencuat setelah pernyataan dari Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyebut bahwa menjadi anggota DPR itu sulit untuk mendapatkan uang halal.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, memberikan tanggapannya.
BACA JUGA:8 Bulan Menganggur, Paman Alvin Lim Datangi Natalia Rusli Minta Kerjaan
BACA JUGA:Hanung Bramantyo Minta Penayangan Film 'Merah Putih: One for All' Ditunda, Soroti Kualitas Animasi
Hasanuddin mengaku bahwa gaji sebagai anggota dewan sudah mencukupi.
Ia juga menambahkan bahwa selain gaji, ada tambahan tunjangan lainnya, termasuk tunjangan perumahan.
"Begini, siapapun itu ya buat kami ya, sudah cukup kan gaji itu. Kemudian ya gaji, kemudian ditambah lagi ada uang. Kan tidak dapat rumah, dapat rumah itu tambah 50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari 100. so what gitu loh," katanya kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa 12 Agustus 2025.
Ia menjelaskan bahwa total pendapatan per bulan anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp100 juta. Jika dibagi per hari, menurutnya, seorang anggota dewan bisa mendapatkan sekitar Rp3 juta per hari.
BACA JUGA:Naturalisasi Mauro Ziljstra Disetujui Presiden, Dua Pemain Baru Lainnya Bersiap Bela Timnas!
BACA JUGA:Akun yang Fitnah Prada Lucky Punya Kelainan Seksual Minta Maaf: Ngaku Salah ke Serma Christian Namo
"Per bulan, bukan per tahun, per bulan. Ya, begitu. Jadi kalau dapat 100 ya mungkin 3 juta per hari ya.
Bayangkan aja kalau dibagi 3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali," jelasnya.
Mengenai besaran pasti tunjangan rumah, Hasanuddin mengaku tidak mengetahui angka detailnya, namun memperkirakan sekitar Rp50 juta per bulan.
"50-an (juta), saya persisnya berapa, enggak tahu. Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah uang duit kalian juga itu," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin dalam sebuah diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), secara terbuka mengakui bahwa tidak mudah bagi politikus untuk mendapatkan penghasilan yang benar-benar halal,