PATI, DISWAY.ID-- Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, terus menjadi sorotan publik meski gelombang demonstrasi besar-besaran telah digelar.
Warga terus menuntut pengunduran dirinya akibat kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Diketahui, demo besar-besar terjadi pada 13 Agustus 2025 di Alun-alun Pati dan berujung ricuh, dengan massa melempari Sudewo dengan sandal dan botol air mineral, menyerukan “Lengserkan Sudewo!”
Pasca didemo, Sudewo juga semakin santer dikaitkan dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut dugaan suap proyek perkeretaapian. Sudewo, saat dugaan korupsi berlangsung menjabat sebagai anggota DPR RI.
Latar Belakang Demo dan Kebijakan Kontroversial
Kebijakan kenaikan PBB-P2 yang diumumkan pada Mei 2025 memicu kemarahan warga Pati. Sudewo beralasan bahwa kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan RSUD RAA Soewondo, karena PBB di Pati tidak naik selama 14 tahun.
Namun, kenaikan drastis ini dianggap memberatkan masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan. Selain itu, kebijakan mengubah jadwal sekolah dari enam menjadi lima hari juga menuai protes, terutama dari kalangan santri yang menilai kebijakan ini mengganggu pendidikan agama di madrasah dan TPQ.
Puncak kemarahan warga terjadi ketika Sudewo menantang masyarakat untuk mengerahkan 50 ribu pendemo, mengatakan dirinya “tidak gentar” dan akan “terus maju” dengan kebijakannya.
Pernyataan ini dianggap arogan dan memicu eskalasi protes. Pada 5 Agustus 2025, Satpol PP Pati secara represif membubarkan posko donasi logistik untuk demo, yang semakin memanaskan situasi.
Respons Sudewo dan Pembatalan Kebijakan
Menghadapi tekanan publik, Sudewo akhirnya meminta maaf pada 7 Agustus 2025 atas pernyataannya yang dianggap menantang warga.
Ia juga membatalkan kenaikan PBB-P2 melalui surat edaran pada 9 Agustus 2025, mengembalikan tarif pajak ke kebijakan sebelumnya.
BACA JUGA:Pajak Pati Naik 250% Bikin Warga Ngamuk, Gerindra Turun Tangan Bina Bupati Sudewo
Kebijakan lima hari sekolah juga dicabut, kembali ke enam hari mulai 11 Agustus 2025. Pada 8 Agustus malam, Sudewo menemui warga dan aktivis di posko donasi di Alun-alun Pati, berusaha merangkul massa dan menjelaskan bahwa tudingan ia akan umrah pada 13 Agustus adalah hoaks. Namun, upaya ini tidak meredam kemarahan warga, yang tetap menuntut pengunduran dirinya.
Sebagai kader Partai Gerindra, Sudewo mendapat sorotan tajam dari partainya. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, memerintahkan Sudewo untuk mendengar aspirasi masyarakat dan tidak menambah beban warga.
Sugiono mengingatkan pesan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak pada rakyat kecil.