JAKARTA, DISWAY.ID - Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 resmi dimulai hari ini, Jumat, 15 Agustus 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam sidang tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat dan menghargai kritik sebagai bagian dari proses demokrasi.
Dalam pidatonya, Puan menyatakan bahwa demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka secara bebas.
BACA JUGA:604 Anggota Hadir, Sidang Tahunan MPR RI Dimulai
BACA JUGA:2.957 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Sidang Tahunan MPR dan Pidato Presiden Prabowo
"Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik," ujarnya di hadapan anggota parlemen dan tamu undangan.
Menurut Puan, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan cara baru dalam menyampaikan aspirasi.
Rakyat kini memanfaatkan berbagai bentuk ekspresi digital untuk menyampaikan suara mereka.
"Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik," kata Puan.
Ungkapan-ungkapan populer yang sering viral di dunia maya, menurut Puan, menunjukkan bagaimana rakyat menyuarakan keresahan dengan bahasa dan simbol zaman mereka.
BACA JUGA:Jokowi hingga SBY Hadiri Sidang Tahunan DPR-MPR RI Hari Ini
BACA JUGA:Begini Cara Cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Paklaring, Dijamin Berhasil!
"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘kabur aja dulu’, sindiran tajam ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti ‘bendera One Piece’, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,"ucapnya.
"Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri," sambungnya.
Lebih jauh, Puan mengajak seluruh pemegang kekuasaan untuk menyikapi kritik publik dengan bijak dan terbuka.