JAKARTA, DISWAY.ID-- Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus bergulir.
Setelah menuai protes besar hingga demonstrasi warga, kini kasus ini berkembang ke arah politik: Bupati Pati, Sudewo, kader Partai Gerindra, terancam dimakzulkan DPRD.
BACA JUGA:Penampakan Livery Spesial Garuda Indonesia Edisi HUT ke-80 RI, Gandeng Cap Bali
Sorotan publik makin tajam karena kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen dianggap tidak masuk akal dan membebani masyarakat.
Bahkan, sejumlah anggota DPR RI ikut menilai masalah ini sebagai bukti lemahnya komunikasi politik di tingkat daerah.
Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menegaskan setiap kepala daerah wajib melibatkan masyarakat sebelum mengambil kebijakan strategis.
BACA JUGA:Persis Solo Pede, Bisa Jinakan Macan Kemayoran di Kandang
BACA JUGA:Doa untuk Negeri: Bupati Bogor dan Forkopimda Gelar Istighosah Kemerdekaan
“Setiap kebijakan pemerintah daerah harus berangkat dari aspirasi rakyat. Jangan sampai ada arogansi atau merasa paling benar sendiri,” ujarnya, Kamis 14 Agustus 2025.
Ali menilai kericuhan di Pati terjadi karena Sudewo tidak mensosialisasikan kebijakan dengan baik.
“Banyak daerah juga menaikkan PBB, tapi hanya di Pati yang berujung kerusuhan. Ini jelas masalah gaya komunikasi dan kepemimpinan,” tegasnya.
Senada, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menilai polemik ini mencerminkan kurangnya sensitivitas kepala daerah terhadap suara publik.
Menurutnya, gaya kepemimpinan yang kaku justru memperbesar resistensi masyarakat.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga mengkritik keras kebijakan tersebut.