JAKARTA, DISWAY.ID -- Sejumlah pengurus Partai Golkar melakukan pertemuan dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Golkar menyampaikan tiga opsi sistem pemilu sebagai bagian dari usulan perbaikan sistem politik nasional.
Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa partainya telah membentuk tim kajian politik, meneliti berbagai aspek perbaikan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia.
BACA JUGA:Kejagung Klaim Sudah Sarankan agar Silfester Matutina Dieksekusi, Tapi...
Dari kajian tersebut, muncul tiga alternatif sistem pemilu yang ditawarkan kepada Presiden Prabowo.
Sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, dan sistem hybrid atau campuran antara sistem proporsional tertutup dan sistem mayoritarian.
"Tim kami mengkaji sepuluh poin penting dalam sistem politik dan demokrasi. Dari situ kami menyampaikan tiga opsi sistem pemilu, yakni sistem terbuka seperti yang saat ini berlaku, sistem tertutup, dan sistem hybrid yang menggabungkan unsur proporsional tertutup dengan sistem mayoritarian," kata Doli.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Doli menilai bahwa Indonesia kini telah memasuki fase kedua dari 25 tahun era reformasi.
Ia menekankan pentingnya penyempurnaan sistem demokrasi agar lebih efektif dalam mewujudkan tujuan bernegara.
BACA JUGA:Menkes: Di Indonesia Jadi Dokter Spesialis Harus Bayar, Negara Lain Digaji
BACA JUGA:Golkar Siapkan Posisi untuk Setya Novanto, Doli: Tidak Masuk Eksekutif Mungkin di Dewa-dewa
“Selama 25 tahun pertama reformasi, kita mengadopsi sistem demokrasi. Namun kenyataannya, sistem ini belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Karena itu, kita perlu menyempurnakannya,” ujarnya.
Menurut Doli, demokrasi di Indonesia saat ini dinilai terlalu mahal, rumit, dan cenderung memicu budaya pragmatisme, baik di kalangan elite maupun masyarakat luas.
Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu alasan utama perlunya reformulasi sistem demokrasi yang lebih substansial.