JAKARTA, DISWAY.ID-- Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Kamis, 28 Agustus 2025, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Demo buruh siang tadi yang diprakarsai oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan digelar serentak di 38 provinsi.
Di Jakarta, sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, berkumpul untuk menyuarakan enam tuntutan utama yang dianggap mendesak bagi kesejahteraan pekerja.
BACA JUGA:MK Resmi Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Dipimpin oleh Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, demo buruh ini menyoroti berbagai hal dalam dunia ketenagakerjaan, mulai dari upah rendah hingga praktik outsourcing yang merugikan.
Berikut adalah rincian tuntutan buruh dalam demo 28 Agustus 2025, yang menjadi sorotan publik dan pemerintah.
6 Tuntutan Utama Demo Buruh 28 Agustus 2025
Aksi ini tidak hanya berfokus pada isu ketenagakerjaan, tetapi juga menyentuh reformasi pajak dan pemberantasan korupsi. Berikut adalah enam tuntutan utama yang disuarakan buruh:
- Hapus Sistem Outsourcing
Buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing (alih daya) yang dianggap merugikan pekerja. Praktik ini dinilai menciptakan ketidakpastian kerja, minimnya jaminan sosial, dan rendahnya kesejahteraan pekerja kontrak. Buruh mendesak pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur outsourcing. - Tolak Kebijakan Upah Murah
Kebijakan upah minimum yang rendah menjadi salah satu fokus utama. Buruh menilai upah saat ini tidak seimbang dengan kenaikan biaya hidup, sehingga menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen untuk mengimbangi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. - Stop PHK dengan Bentuk Satgas Khusus
Buruh mendesak pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini diharapkan dapat mengawasi dan menindak perusahaan yang melakukan PHK sepihak atau massal tanpa alasan jelas, terutama di sektor manufaktur, tekstil, dan elektronik. - Reformasi Pajak Perburuhan
Buruh menuntut reformasi pajak yang lebih berkeadilan, termasuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Mereka juga meminta penghapusan pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), Jaminan Hari Tua (JHT), serta diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang sudah menikah. - Sahkan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibus Law
Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024, buruh menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang terpisah dari UU Cipta Kerja (Omnibus Law). RUU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih kuat bagi pekerja tanpa kelemahan regulasi omnibus. - Sahkan RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Pemilu
Selain isu ketenagakerjaan, buruh mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi secara efektif. Mereka juga menuntut revisi UU Pemilu untuk merancang sistem pemilu 2029 yang lebih adil, transparan, dan aspiratif.
BACA JUGA:Demo DPR Ricuh, Jasa Marga Tutup Tol Dalam Kota
Rute dan Pelaksanaan Demo
Aksi di Jakarta dipusatkan di depan Gedung DPR RI, dengan massa bergerak melalui beberapa rute strategis:
- Dari Cikarang dan Cikupa–Balaraja melalui jalan tol.
- Dari Bogor–Depok melalui Jalan Raya Bogor.
- Dari Pulo Gadung–Sunter melalui jalur biasa menuju Senayan.
Selain di Jakarta, demo serentak digelar di berbagai kota industri seperti Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Banda Aceh, Palembang, Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Ambon, Ternate, dan Jayapura. Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, dengan suasana di depan Gedung DPR masih terpantau sepi hingga pukul 08.30 WIB, menurut laporan Liputan6.com.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini dirancang untuk berjalan damai, dengan fokus menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan.
“Kami ingin berjuang secara suci, anti-kekerasan, dan anti-bullying,” ujarnya dalam keterangan pada 26 Agustus 2025. Ia juga meminta kelompok lain, seperti anarko, untuk tidak mengganggu jalannya demonstrasi.