JAKARTA, DISWAY.ID -- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menuntut pemerintah untuk mengakomodir tuntutan 17+8 yang diinisiasi oleh masyarakat.
"Bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu," kata Kaleb usai pertemuan dengan Mensesneg, Kamis, 4 September 2025.
Adapun salah satu tuntutannya yaitu menarik TNI dari pengamanan sipil.
BACA JUGA:Jejak Karier Nadiem Makarim: Dari Startup ke Menteri Kabinet, Berujung Kasus Korupsi Chromebook
BACA JUGA:Bertemu Mensesneg, BEM SI Kerakyatan Desak Prabowo Investigasi Dugaan Makar dalam Aksi Unjuk Rasa
Ia menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme.
"Kami Bem SI kerakyatan, juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu," tegasnya.
Kaleb menyebut pertemuan dengan Mensesneg dan Mendikti ini tidak menjadi kemenangan mutlak bagi BEM SI Kerakyatan.
"Ya, per hari ini sebenarnya kami menemui Bapak Menteri, Pak Mensesneg, dan Pak Mendikti bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami, tetapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas," tegasnya
Lebih lanjut, Kaleb meminta seluruh masyarakat untuk mengawal agar 17+8 tuntutan rakyat ini bisa direalisasikan oleh pemerintah.
BACA JUGA:Salurkan Beras Sesuai Penugasan, Bapanas: Harga Beras SPHP Tetap Lebih Murah dari HET Beras Medium
"Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengawal apapun tuntutan, baik 17+8 ataupun aspirasi ataupun tuntutan yang disebarluaskan ataupun disuarakan oleh masyarakat di setiap daerah, itu harus tetap dikawal dan tetap disuarakan, seperti itu," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap mengatakan dalam pertemuan tersebut, pihaknya mendorong pemerintah untuk membentuk tim investigasi terkait dugaan makar dalam aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir.
"BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar," kata Pasha.