Dia menjelaskan ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, mempercepat pembangunan jaringan serat optik (fiberisasi) hingga ke tingkat kecamatan.
Kedua, memperluas jangkauan broadband tetap (fixed broadband) dan mobile broadband dengan kecepatan internet yang ditargetkan. Yakni 100 Mbps pada 2029.
Ketiga, membangun ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) serta mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk memperkuat pertukaran data antarinstansi.
“Ini semua menjadi target utama kita. Harapan yang dituju dapat tercapai,” tuturnya.
Tak hanya itu. Untuk mewujudkan program ini, Klinik Pemerintah Digital juag akan dibentuk. Pendampingannya melalui Pemda masing-masing.
“Harapannya melalui program Klinik Pemerintah Digital ini, beragam kendala yang dihadapi Pemda dari segi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terbatasnya pemahaman kebijakan, hingga minimnya infrastruktur pendukung dapat diatasi bertahap,” tutup Denny.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan transformasi digital dalam layanan publik kini sudah menjadi keharusan.
Salah satu fokus utama adalah percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Data kependudukan yang akurat dan identitas digital yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan layanan publik yang inklusif. Layanan ini tidak hanya menjangkau seluruh warga negara. Tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika zaman,” ujar Teguh pada Rabu 17 September 2025.
Dengan identitas digital, masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus berulang kali melakukan verifikasi manual.
Anggaran Layanan Digital Efektif
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mengambil peran strategis dalam percepatan digitalisasi layanan publik.
Salah satunya melalui alokasi anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Tujuannya, agar transformasi digital tidak hanya sebatas proyek. Melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Beberapa Strategi yang Didukung Kemenkeu:
- Pengembangan Infrastruktur Digital
- Implementasi Sistem Layanan Terpadu
- Pelatihan dan Pengembangan SDM
- Pemanfaatan Teknologi AI dalam Aplikasi Publik
Untuk menjaga efisiensi, Kemenkeu juga menekankan penggunaan teknologi open source, mendorong kemitraan dengan sektor swasta, serta menerapkan evaluasi proyek berbasis kinerja.
Dengan adanya sistem pelayanan digital terpadu berbasis SPBE, masyarakat akan merasakan berbagai manfaat:
- Akses layanan publik lebih cepat tanpa prosedur rumit.
- Keamanan data lebih terjamin berkat verifikasi digital dan sertifikasi elektronik.
- Efisiensi waktu dan biaya, karena semua layanan bisa dilakukan secara online.
- Transparansi pelayanan, sehingga mencegah praktik birokrasi yang berbelit.
Transformasi digital ini sekaligus menjadi pondasi menuju Indonesia Digital Nation 2045. Targetnya, seluruh warga negara dapat menikmati layanan publik yang modern, efisien dan inklusif.